Beritasaja.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program kontroversial yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer.
Inisiatif ini bertujuan mendisiplinkan anak yang terlibat tawuran, narkoba, bolos pembelajaran, atau melawan orang tua, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Anak-anak menjalani pengetahuan militer selama beberapa bulan, mengikuti rutinitas ketat, termasuk jasa dan daftar akademik.
Program ini diterapkan di Jawa Barat, Bengkulu, dan Cianjur, dengan rencana perluasan ke daerah lain.
Baca Juga
- Barak Militer untuk Siswa Nakal, Solusi atau Masalah Baru?
- Pendidikan non-formal Semi Militer untuk Pelajar Bermasalah, Psikolog Ingatkan Risiko Kondisi Mental Remaja
- Pemkot Depok Pelajari Mekanisme Pendidikan non-formal Militer untuk Anak Nakal
Program ini didukung oleh beberapa pihak yang melihatnya sebagai solusi efektif membentuk karakter dan menanamkan kedisiplinan pada anak dari konservasi tidak kondusif.
Mereka menilai program ini memberikan efek kejut positif, tak hanya pada peserta, tetapi juga anak lain.
Advertisement
Sebaliknya, ada pula yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar hak anak, menimbulkan trauma psikologis, dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.
Mereka menyoroti pendekatan militeristik yang keras berpotensi menyebabkan kekerasan dan pembentukan karakter yang negatif.
Mereka juga menekankan bahwa akar masalah kenakalan remaja kompleks dan memerlukan pendekatan holistik, melibatkan keluarga, konseling, dan dukungan psikososial, bukan hanya hukuman.
Legalitas dan etika penggunaan institusi militer untuk mendisiplinkan anak juga dipertanyakan.
Organisasi seperti Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengecam kebijakan ini.
Perdebatan ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kedisiplinan dan perlindungan hak-hak anak.
