Beritasaja.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya kongres PDIP 2025.
Mega tidak menjelaskan secara rinci pihak mana yang diduga akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan.
Presiden Ke-5 RI ini juga tidak menjelaskan secara rinci apa motivasi munculnya gerakan lain yang akan mengganggu jalannya kongres tahun depan.
Baca Juga
- 6 Fakta Terkait DPP PDIP Ungkap Ada Upaya Ganggu Stabilitas Internal Partai Jelang Kongres, Siap Melawan
- PDIP: Siapa Saja yang Coba Ganggu Kongres dan Ketum Akan Kami Lawan
- PDIP Pastikan Telusuri Penyebar Spanduk yang Menyerang Megawati
"Karena aku juga ada nih berita, nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau 'diawut-awut' (dibuat kacau).
Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah.
Coba kamu 'awut awut' partai saya," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta.
Advertisement
Yang jelas, pada kongres tersebut, PDI Perjuangan akan melakukan beberapa agenda strategis.
Salah satunya pemilihan Ketua Umum.
Namun demikian, sampai saat ini Mega sendiri belum memutuskan apakah akan kembali maju sebagai ketua PDI Perjuangan.
"Sekarang masih keren diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi.
Kalau ada nanti kongres ibu musti jadi lagi.
Enak saja, memangnya saya enggak boleh pensiun?" jelas Mega.
Waspada IntervensiDirektur Eksekutif Parameter Kenegaraan Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan dalam kenegaraan, banyak ruang-ruang gelap yang tidak bisa diketahui, dan tiba-tiba saja terjadi.
"Misalnya dulu tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Demokrat ada dualisme, upaya untuk mengambil alih dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ataupun misalnya orang juga bertanya-tanya ketika Airlangga Hartarto belum berakhir masa jabatan politiknya, tapi tiba-tiba mengundurkan diri dari Ketum Golkar," kata Adi kepada Beritasaja.com, Senin (23/12/2024).
Adi mengatakan, wajar ada dugaan intervensi.
Apalagi beberapa waktu lalu ada beberapa orang yang mengaku kader mencoba untuk mengugat keabsahan kepengurusan PDIP.
"Itu kan upaya untuk mendelegitimasi bagaimana PDIP yang sekarang itu tidak sah.
Munculnya spanduk, munculnya baliho di berbagai tempat itu kan menjadi penebal.
Bahwa sebenarnya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan PDIP, ya untuk membuat pengurus PDIP sekarang ini itu dianggap sebagai pengurus yang abal-abal," tambahnya.
Ia menambahkan, munculnya spanduk yang menyerang Megawati dan PDIP sebagai bentuk pembangkangan, dan membangun opini publik bahwa kepengurusan PDIP saat ini tidak sesuai dengan hukum atau ilegal.
Sehingga, keputusan apapun yang dilahirkan oleh PDIP, termasuk misalnya rekom Pilkada 2024 dan pemecatan 27 kader, dianggap ilegal.
"Ya intinya, ini serangan balik ke PDIP," ucapnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kenegaraan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengganggu soliditas PDIP.
Bukan tidak mungkin di partai sebesar PDI Perjuangan, ada pihak lain yang tertarik untuk mengkudeta dan mengambil alih.
"Yang namanya kerajaan seperti ini, kerajaan terbuka, apapun masih mungkin terjadi.
Makanya PDIP siaga satu, mereka melakukan investigasi dan katanya melaporkan kepada pihak berwajib.
Biasanya untuk mengumumkan yang hal-hal semacam ini, penegak hukum kita itu bisa kerja cepat," pungkasnya.
