Beritasaja.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memperkuat kerja sama di bidang penelitian serta menjalankan program kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Tentrem, Semarang, Jawa Tengah, Jumat 9 Mei 2025.
Baca Juga
- Mendagri Tito Karnavian Ungkap 5 Peran Strategis Pemda dalam Mendukung PTN-BH
- Mendagri Tito: Pertumbuhan Finansial Jadi Indikator Kemajuan atau Kemunduran Suatu Daerah
- Mendagri Tito Kumpulkan Pemda Secara Virtual, Percepat Realisasi APBD 2025
"Karena teman-teman di PTN, perguruan tinggi kan sebagai center of excellence.
Jadi, para pemikir, otomatis cakupannya itu, terlalu diharapkan dapat memberikan dukungan di bidang penelitian dan pemancing kreativitas daerah," kata Tito seperti dikutip dari siaran pers, Senin (12/5/2025).
Advertisement
Tito menjelaskan, bentuk kerja sama tersebut salah satunya dapat dijalin dengan pemerintah daerah (Pemda), yang notabene membutuhkan dukungan hasil riset untuk perumusan kebijakan.
Lebih jauh, hasil penelitian yang kreatif bisa menjadi terobosan konkret yang membantu perkembangan daerah.
Namun demikian, lanjut Tito, tantangannya adalah bagaimana menemukan terobosan kreatif yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing daerah, terutama yang berkait dengan urusan pemerintahan.
"Pertanian katakanlah, bagaimana di daerah yang kering itu bisa ditanami tanamannya, apa yang bagus dan macam-macamlah.
Lautan apa?
Banyak sekali yang diperlukan pemikiran-pemikiran kreatif dari dunia akademisi," jelas Tito.
Oleh karena itu, Mendagri menekankan pentingnya peran MWA dalam mendorong para rektor dan jajaran perguruan tinggi untuk berpikir lebih kreatif.
Sebab, gagasan kreatif berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi PTN-BH, misalnya melalui penyelenggaraan pelatihan serta berbagai program yang dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan, baik bagi Pemda maupun dunia usaha yang membutuhkan landasan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan.
"Dalam rangka untuk mereka mengambil keputusan, tanggung jawab publik.
Mengambil keputusan kebijakan, dan juga untuk industrialist ya, untuk mereka bisa membuat apa namanya itu, start up, atau apa pun juga, yang bisa memunculkan (usaha) profitable untuk mereka," ucapnya.