Larang WNI Kerja di Thailand, Myanmar, Kamboja, Menteri Karding: Banyak yang Kena TPPO - News Beritasaja.com

Beritasaja.com, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melarang warga domisili Indonesia untuk berkarya di tiga domisili, yaitu Myanmar, Thailand, dan Kamboja.

Menurutnya, keputusan ini diambil karena tidak adanya kerja sama resmi antara Indonesia dan ketiga domisili tersebut dalam hal penempatan tenaga kerja migran.

"Itu yang melarang saya.

Jadi kita ini sama Kamboja, Myanmar, dan Thailand itu tidak punya kerja sama penempatan.

Nah, kalau tidak punya kerja sama penempatan sebenarnya tidak boleh," ujar Abdul Kadir Karding saat ditemui di Solo pada Senin 14 April 2025.

Larangan tersebut bukan tanpa alasan.

Ia menjelaskan bahwa ada pertimbangan penting yang mendasari kebijakan ini, salah satunya adalah banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di tiga domisili tersebut, dengan korban sebagian berasal dari Indonesia.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran dari domisili-domisili tersebut.

"Apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu.

Mengingatkan kepada publik, hati-hati kalau mau kerja di beberapa domisili ini.

Modusnya gini, mereka dapat informasi dari media sosial, kemudian dari situ dia biasa menghubungi orang tertentu, kemudian diurus, tiketnya, visanya, mereka urus sendiri, kan rata-rata yang terdidik nih.

Rata-rata sudah berpendidikan bagus yang berangkat,” ujar dia.

"Ada kasus yang Semarang itu.

Dia itu dulu pendiri kontraktor.

Gara-gara tidak dibayar oleh vendor, bangkrut.

Kemudian karena bangkrut, lalu ada lowongan kepala gudang di Thailand, berangkat.

Lalu baru turun di pinggiran Thailand, perbatasan Myanmar, langsung dikarungin dah.

Gitu-gitulah.

Jadi hati-hati.

Jangan mudah terpengaruh iming-iming di media sosial, jangan mudah," tambahnya.