Beritasaja.com, Jakarta Penggunaan wadah atau food tray Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena diimpor dari China.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku tengah mencari pemasok food tray lokal.
Baca Juga
- Kepala BGN Bantah Tidak Libatkan BPOM dalam Program Makan Bergizi Gratis
- Hashim Ungkap Alasan Penerapan Program Makan Bergizi Gratis
- Perputaran Finansial dari MBG Bisa Capai Rp 572 Triliun
Dadan memastikan ribuan data yang menyebutkan food tray impor masih digunakan sebenarnya sudah tidak ada.
Kalau pun masih ditemukan, berarti terjadi pelanggaran etika di tingkat SPPG yang tak menjalankan SOP.
Advertisement
"Tapi kemudian kita sekarang sedang mengkaji keberadaan industri lokal dan kelihatannya sekarang sudah meningkat.
Dan juga kita sudah diminta untuk mengkaji itu agar kita bisa mengutamakan produksi dalam badan gizi," kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).
Dadan mengklaim, jajarannya telah mendapat informasi wadah yang serupa juga diproduksi di dalam negeri.
"Karena itu sebenarnya produk dagangan biasa dan jarang yang menggunakan.
Nah sekarang jadi populer, kenapa?
Karena setelah kami uji coba, itu amat praktis, bagus, higienis dan tahan lama," ungkap anggota Komisi IX DPR RI.
"Sehingga ada demand kan?
Nah demand itulah yang kemudian meningkat karena jauh lebih baik dibandingkan yang bentuk lainnya.
Nah akhirnya pasti akan mendorong adanya industri dalam negeri," pungkasnya.
Ribuan Wadah Menu MBG Berasal dari China
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti ribuan wadah atau food tray menu MBG diimpor dari China.
Dia pun menyayangkan food tray yang dipakai dalam program MBG bukan berasal dari buatan lokal.
Nurhadi memahami food tray buatan lokal memang berbeda harga dibandingkan dengan buatan China.
"Saya mendengar ini ribuan kontainer yang berisi food tray itu datang dari China, Pak.
Memang kita akui produk-produk lokal ini pasti kalah dengan kaitannya dengan harga ya," kata Nurhadi saat rapat dengan BGN dan BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Pemerintah China ini luar biasa, jadi kalau ada home industry yang melakukan ekspor, pemerintah China ini melakukan kebijakan yang namanya subsidi.
Jadi bagaimana pun kita pasti kalah harga," kata Nurhadi.