Beritasaja.com, Jakarta Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Kunjungan Kerja ke Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Kamis, 8 Mei 2025.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, itu bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Baca Juga
- Dukung Swasembada Pangan, Komisi IV DPR: Optimalisasi Lahan Akan Kami Perjuangkan
"Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi dan mendengarkan pandangan para guru besar, dosen, serta mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU Pangan yang saat ini tengah dibahas di Komisi IV DPR RI," ujar Firman Soebagyo, anggota Panja RUU Pangan, dalam keterangannya, Sabtu, 10 Mei 2025.
Advertisement
Firman menyampaikan bahwa forum diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor IPB dan dihadiri delapan profesor, dosen, serta mahasiswa, berjalan lancar dan penuh substansi.
Anggota Dewan mendapatkan berbagai masukan dari para profesor terkait materi usulan revisi UU Pangan.
"Pandangan dan saran tersebut akan menjadi referensi penting bagi Panitia Kerja dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU.
Harapan kami, revisi ini menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan ketahanan serta kedaulatan pangan nasional ke depan," kata Firman.
Firman juga menjelaskan beberapa isu yang menjadi bahan diskusi dalam forum tersebut.
Seperti kedaulatan pangan, diversifikasi dan substitusi pangan, penormaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam UU dengan standar tertentu, transformasi peran Bulog.
"Serta dorongan menjadikan ikan sebagai salah satu alternatif utama pemenuhan gizi dan protein dalam program MBG," kata Firman.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam bidang riset dan kebijakan pangan.
Pemerintah, kata Firman, harus terbuka dan aktif membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset tentang pangan.
"Hasil riset tersebut harus menjadi dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait diversifikasi dan substitusi pangan," tegasnya.
Baca juga Keracunan MBG di Kota Bogor: Dari 171 Siswa, 22 Orang Dirawat
