Beritasaja.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mempertemukan Gubernur Aceh Muzakkir Manan dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Boby Nasution untuk membahas polemik empat pulau Aceh berpindah tangan ke Sumut.
Empat pulau tersebut yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali mengatakan pertemuan dua gubernur tersebut guna membuat terang polemik perebutan empat pulau tersebut.
Baca Juga
- 50 Kepala Daerah Akan Ikuti Retret Gelombang Kedua Akhir Juni di Jatinangor
- Harapan Mendagri untuk Lulusan IPDN: Jadi Motor Perubahan bagi ASN dan Berwawasan Global
- Wamendagri Ribka Haluk: Lingkungan sekitar Hidup Jadi Pilar Penting Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
"Apakah kemudian nanti berikutnya Menteri Dalam Negeri (dan) Kemenko Polkam akan mempertemukan kedua gubernur salah satu opsinya," kata dia di Kantor Kemendagri, Selasa (11/6/2025).
Advertisement
Peralihan status 4 pulau Aceh itu, kata Safrizal telah dilaporkan juga ke Menteri Koordinator Kenegaraan dan Keamanan pribadi.
Dia juga sudah menjelaskan kronologi bagaimana empat pulau itu bisa berpindah tangan semula dari Aceh menjadi milik Sumut.
Tapi Kemendagri juga telah menyatakan keempat pulau itu berada di administrasi Sumut.
"Kita tunggu nanti waktunya," pungkas Safrizal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yang kembali menjadi sorotan setelah pemerintah pusat menetapkan nama empat pulau di wilayah sengketa.
Tito mengatakan bahwa Kepmendagri No.
300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau telah melalui kajian letak geografis dan keputusan lintas instansi.
"Kami memahami kalau ada pihak yang tidak puas.
Tapi kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke PTUN.
Silakan saja," kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Juni 2025, seperti dilansir dari Antara.
