Beritasaja.com, Jakarta - Kalangan kampus mendukung penuh dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2002.
Tidak adanya regulasi yang mengatur (media baru) di luar media penyiaran konvensional (TV dan radio) menjadi penyebabnya.
Kepastian hukum ini penting agar tidak ada kebingungan penindakan ketika ada kasus terkait informasi maupun konten dari media (baru) tersebut.
Baca Juga
- KPI Dukung Revisi UU Penyiaran, Aturan Lama Dinilai Tak Lagi Relevan dengan Perkembangan Zaman
Dosen Fakultas Dakwah dan Kegiatan, Program Studi S1 Kegiatan dan Penyiaran Islam dari Institut Madani Nusantara (IMN) Sukabumi, Wida Hartika menyatakan, pihaknya mendukung penuh revisi terhadap UU Penyiaran.
Pasalnya, hingga hari ini banyak media digital yang belum tersentuh aturan yang jelas.
Advertisement
"Bagaimana payung hukum dan arah kiblatnya (dalam konteks penyiaran) belum jelas.
Harus ada batasan yang cukup jelas terkait penggunaan media tersebut (digital).
Maka dari itu panduan diperlukan, aturan mana yang akan digunakan ketika (pada tayangan media digital) terjadi sebuah kesalahan atau dianggap bertentangan di masyarakat atau kehidupan sosial," kata Wida di depan Komisioner KPI Pusat dalam kunjungannya bersama puluhan mahasiswa IMN Sukabumi di Kantor KPI Pusat, Senin (28/4/2025).
Bahkan, pernyataan itu juga didukung para mahasiswa yang hadir.
Nur Afifah, salah satu mahasiswa dari IMN Sukabumi menyampaikan, revisi ini perlu dilakukan karena perkembangan media yang terlalu pesat.
Menurutnya, regulasi (penyiaran) yang ada sekarang harus disesuaikan.
Kendati demikian, Ia meminta agar revisi UU Penyiaran ini tidak tumpang tindih dengan aturan lain yang berpotensi persinggungan kewenangan lintas lembaga.
Selain itu, Nur Afifah berharap revisi UU Penyiaran tidak membatasi kebebasan berekspresi di media digital.
"Revisi itu perlu ya supaya tidak tertinggal, tapi tetap pada koridor masing-masing," tegasnya.
