Beritasaja.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tengah membahas sepuluh nama calon Pahlawan Nasional tahun 2025.
Nama-nama tersebut merupakan usulan dari berbagai daerah dan lembaga.
Dari daftar yang ada, terdapat nama mantan Presiden kedua RI, yaitu Soeharto yang diusulkan oleh Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diusulkan oleh Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Keduanya merupakan pengajuan ulang dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga
- Soeharto Jadi Calon Pahlawan Nasional, Cak Imin: Kita Pasrah, Serahkan pada Mereka
- Muncul Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kata Sejarawan UGM
- Polemik Usulan Pahlawan Nasional Soeharto, Muhammadiyah Ajak Cari Titik Temu Lewat Dialog
Terkhusus Soeharto, pengajuan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memang bukan yang pertama kali dilakukan.
Namun, setiap kali muncul, usulan tersebut selalu memicu perdebatan di ruang publik, mengingat warisan pemerintahannya yang kompleks dan penuh dinamika.
Advertisement
Rekam jejaknya selama memimpin wilayah, dianggap sejumlah kalangan memiliki catatan kritis, sehingga dinilai tidak layak sebagai Pahlawan Nasional.
Namun sebagian besar pihak menilai Soeharto layak menjadi Pahlawan Nasional karena jasa-jasanya bagi bangsa dan wilayah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa alur pengusulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi Pahlawan Nasional sudah melalui proses panjang, dimulai dari masukan masyarakat.
“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya.
Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi Pahlawan Nasional,” ujar Mensos usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu 20 April 2025.
Ia mengatakan apabila usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur.
“Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur.
Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami,” katanya.
Selanjutnya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama Pahlawan Nasional.
“Timnya juga terdiri dari berbagai pihak.
Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.
Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar menilai, pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional perlu dilihat secara objektif dan komprehensif.
Menurutnya, dari sisi pembangunan, Soeharto memang punya kontribusi besar.
Namun di sisi lain terdapat kontroversi yang juga tak bisa diabaikan.
"Ya, jadi begini ya, kalau dalam proses secara historis, Soeharto itu memang jasanya banyak ya untuk kemajuan Indonesia, tapi juga kontroversinya juga banyak.
Menurut saya nanti akan menjadi satu persoalan yang nanti akan menjadi bahan diskusi menarik di tim pembahas.
Nanti kan ada tim pengusul, nanti ada tim pembahasnya gitu ya," kata Tiar kepada Beritasaja.com, Rabu (23/4/2025).
"Dari segi modernisasi Indonesia, seperti pembangunan struktur dan sebagainya, Soeharto itu memang cukup besar jasanya.
Dia yang melakukan banyak sekali perubahan-perubahan di Indonesia ini.
Tapi di sisi lain, cara-cara Soeharto di dalam membangun Indonesia ini cukup problematik ya," sambungnya.
Tiar menyebut bahwa berbagai kebijakan Soeharto selama masa Orde Baru juga memiliki dampak jangka panjang yang masih dirasakan hingga saat ini.
"Efeknya itu sekarang.
Sekarang ini sebenarnya adalah warisan Soeharto, misalnya adanya oligarki, kemudian ada banyak kebutuhan-kebutuhan finansial di kita, ini efek dari Soeharto," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, jejak militerisme yang kuat selama masa Orde Baru juga menjadi aspek lain dari catatan kritis dari pengajuan gelar pahlawan tersebut.
"Nah, belum lagi militerisme pada masa Soeharto itu juga problem yang cukup mengganjal untuk memajukan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional," imbuhnya.
"Artinya kalau dalam pandangan para sejarawan sih sebenarnya, Soeharto itu adalah pemimpin biasa saja yang dia ada kontribusinya, tapi juga yang keliru kebijakannya banyak juga.
Jadi bukan extraordinary," lanjutnya.
Kendati demikian, Tiar mengatakan sejatinya pengajuan gelar pahlawan terhadap Soeharto tidak akan melalui proses yang instan.
Menurutnya, mekanisme pengajuan gelar kehormatan tersebut akan melibatkan banyak tahapan dan perdebatan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
"Ya, itu nanti sebetulnya kan gini, bagi pengusul tentu saja, siapa yang mengusulkan nanti itu dia harus membuat argumentasi, untuk menunjukkan bahwa Soeharto itu layak untuk jadi pahlawan," ujar Tiar.
Ia menyebut, proses pengajuan ini dimulai dari tingkat kabupaten sebagai pengusul awal.
Jika disetujui, usulan akan dibawa ke tingkat provinsi untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.
"Misalnya Yogyakarta itu harus mengusulkan, kemudian dibahas di provinsi, nah di provinsi itu nanti kan ada perdebatan, perdebatan historis, perdebatan kenapa dia harus diberi pahlawan, lagi nanti ke pusat itu juga akan ada perdebatan lagi," pungkasnya.
