Beritasaja.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Pemerasan (KPK) mengungkapkan bahwa sekitar 85 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, terutama di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menikmati uang kasus dugaan pemerasan senilai Rp8,94 miliar.
“Kurang lebih Rp8 miliar yang dinikmati bersama baik untuk keperluan makan siang maupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya di luar non-budgeter,” ujar Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Baca Juga
- Menaker Tegaskan Layanan Ketenagakerjaan Bebas KKN: Integritas adalah Kunci
- Menaker Siap Ungkap Data Pelamar yang Diterima Lewat Job Fair
- KPK Dalami Aliran Uang Pemerasan TKA di Kemnaker
Lebih lanjut Budi mengatakan bahwa, sejumlah pegawai telah mengembalikan uang yang diterima dari kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di konservasi Kemnaker tersebut.
Advertisement
“Uang yang telah diterima oleh OB (pramukantor), kemudian staf-staf lainnya yang mengurus pekerjaan sehari-hari di Ditjen Binapenta dan PKK, telah mereka kembalikan kurang lebih Rp5 miliar,” kata dia yang dikutip dari Antara.
Sementara itu, Budi mengatakan bahwa delapan tersangka kasus tersebut menerima uang sekitar Rp53,7 miliar selama periode 2019-2024.
