Beritasaja.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengaku belum menerima laporan yang mengkhawatirkan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.
"Belum ada laporan-laporan yang mengkhawatirkan.
Sejauh ini masih lancar," kata Bima di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Minggu (8/12/2024).
Baca Juga
- Saksi RIDO Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu, Ini Respons KPU
- 3 Paslon Pilkada Serentak 2024 di Jatim Ajukan Gugatan ke MK
- KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pilkada Jakarta, Hari Ini Minggu 8 Desember 2024
Bima Arya membeberkan, sejumlah daerah di Indonesia yang melaksanakan PSU tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun keselamatan.
Advertisement
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, hanya memfasilitasi segala kebutuhan terkait agenda tersebut.
Lebih lanjut Bima membeberkan, pengawasan sepenuhnya ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga posisi pemerintah hanya untuk mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan.
"Ya kan juga sudah ada mekanismenya dan Bawaslu yang mengawasi, jadi kalau Kemendagri hanya memfasilitasi pengamanannya, ada linmas, kemudian di wilayah juga mengawasi, tetapi tentu fungsi pengawasannya ada di Bawaslu," ujar Wali Kota Bogor Periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu di hadapan puluhan perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, 496 tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.
Jumlah itu, terbagi atas 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS), dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).
Anggota KPU RI Iffa Rosita mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.
"Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember," kata Iffa, Rabu 4 Desember 2024.
