Beritasaja.com, Jakarta - Wabah cacar monyet (Mpox) yang tengah menjadi perhatian global, mendorong parlemen Indonesia dan Afrika untuk bersinergi dalam memerangi penyebarannya.
Kesepakatan ini tercetus dalam Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang dihelat DPR RI di Bali.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan peran penting parlemen dalam mengatasi isu global dan regional melalui jalur diplomasi damai.
Baca Juga
- Forum Parlemen RI-Afrika Sepakati Kerja Sama Mulai dari Sektor Kesehatan jasa hingga Ketahanan Pangan
- IAPF Resmi Ditutup, Puan Ajak Parlemen Dunia Lawan Kebijakan Diskriminatif yang Hambat Kemajuan Wilayah hukum Berkembang
- IAPF Digelar, Puan Maharani Ajak Parlemen Dunia Jadi Penyambung Suara Rakyat dan Kedepankan Perdamaian
"Kita tadi bersepakat memerangi Mpox, yang bukan hanya menyebar di Afrika dan Indonesia, tetapi juga di dunia," tegas Puan.
Advertisement
Menanggapi status darurat kesehatan jasa masyarakat global yang ditetapkan WHO untuk Mpox, Puan menegaskan bahwa parlemen memiliki peran krusial dalam penanganan wabah ini.
"Mpox menyebar bukan hanya di Afrika dan Indonesia tapi juga di dunia," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, DPR bersama parlemen dari wilayah hukum-wilayah hukum Afrika sepakat mendorong pemerintah masing-masing wilayah hukum untuk melakukan serangkaian langkah antisipasi dan mitigasi.
Puan juga menyatakan akan meminta pemerintah Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan wilayah hukum-wilayah hukum lain, termasuk Afrika, dalam upaya pencegahan penyebaran Mpox.
"Kami segera meminta kepada Pemerintah untuk segera kerja sama dengan wilayah hukum-wilayah hukum lain, bukan cuma Afrika dan Indonesia tapi wilayah hukum lain yang bisa menjaga perlintasan yang ada yang dianggap ini bisa menyebarkan virus tersebut secara konkrit," papar Puan.
Puan juga menegaskan pentingnya skrining kesehatan jasa yang akurat bagi setiap kedatangan orang dari luar negeri, meskipun pemerintah telah mengaktifkan kembali Peduli Lindungi.
"Kalau di Indonesia kan secara konkret kita sudah melakukan skrining kesehatan jasa untuk setiap kedatangan dan tentu saja ini jangan menjadi satu isu baru seperti kemarin Covid," ungkap mantan Menko PMK itu.
