Beritasaja.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun 2024-2025.
Paripurna ini digelar untuk menetapkan struktural alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029.
Totalnya ada 17 AKD yang meliputi 13 Komisi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negeri, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Legislatif, dan Badan Aspirasi Masyarakat.
Baca Juga
- Status Internasional Bandara Ahmad Yani Semarang Dicopot, DPR Minta Dikaji Ulang
- Gedung MPR DPR di IKN Rampung 2026
- Sahroni DPR Dukung Polri Melek Digitalisasi, untuk Ikuti Perkembangan Zaman
Setiap AKD berisi minimal 41 serta maksimal 49 anggota.
Advertisement
“Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya Ketua DPR Puan Maharani kepada anggota dewan.
"Setuju," jawab anggota dewan kompak.
Adapun komposisi pimpinan komisi di DPR paling banyak diisi oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Berikut adalah susunan pimpinan komisi DPR dan mitra kerjanya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka:
Komisi I
Ketua: PDIP
Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat
Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
Mitra kerja:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
- Badan Intelijen Negeri (BIN)
- Badan Siber dan Sandi Negeri (BSSN)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Badan Keamanan data Laut (Bakamla)
- Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Dewan Pers
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Ketua: NasDem
Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat
Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
Mitra kerja:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Dewan Kehormatan Pengurus Pemilu (DKPP)
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
- Badan Kepegawaian Negeri (BKN)
- Lembaga Administrasi Negeri (LAN RI)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Komisi Aparatur Sipil Negeri (KASN)
- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
