Beritasaja.com, Jakarta Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas dan merembet ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024.
Masing-masing kubu menegaskan jalan yang ditempuhnya sudah sesuai dengan aturan.
Perseteruan ini bermula dari pernyataan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang merasa pembentukan pansus haji oleh DPR RI tidaklah diperlukan.
Ia menilai penyelenggaraan haji secara umum berjalan lancar.
Baca Juga
- DPR Minta MA dan KY Periksa Hakim yang Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur
- Cak Imin soal Pansus Haji: Enggak Ada Urusannya dengan PKB atau PBNU
- DPR: Jangan Kebakaran Jenggot, Pansus Haji Bukan Soal PKB dan PBNU
Sekedar informasi bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket pengawas Haji 2024 dibentuk DPR dengan tujuan tak terjadi penyelewengan dan penyimpangan yang merugikan jemaah haji Indonesia.
Advertisement
"Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk Pansus ini,” tutur Yahya usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu 28 Juli 2024 lalu.
Bahkan, pria yang akrab disapa Gus Yahya ini merasa masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana pelaksanaan haji tahun ini.
Dengan sejumlah capaian yang berhasil dilakukan pemerintah untuk para jemaah.
“Masyarakat juga saya rasa bisa melihat, kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain, ya kalau perlu bikin survei,” sebutnya.
Maka dari itu, Gus Yahya pun mempertanyakan tujuan dari pembentukan pansus ini.
Dia mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi hanya untuk menyerang NU.
"Soal pansus ya pansus haji ya.
Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," katanya.
Tidak hanya itu, Yahya juga menduga kritik dari Pansus Angket Haji juga erat kaitannya dengan posisi adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.
"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu.
Itu kan masalah.
Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.
Meski demikian, Gus Yahya tidak ingin ambil pusing terhadap kecurigaan yang berkembang itu.
Dia ingun melihat perkembangan lebih lanjut dari Pansus Haji tersebut.
"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya.
Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum," kata Yahya.
Menanggapi tudingan itu, Ketua Tim Pengawas Haji, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga Ketua Umum PKB menepis anggapan tersebut.
Dia menyatakan Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian Agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.
"KETERTUTUPAN kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun,” tulis Cak Imin melalui akun X pribadinya, @cakimiNow seperti dikutip Senin (29/7/2024).
Cak Imin meyakini, urusan Pansus Angket Haji murni kerjaan wakil rakyat yang ingin membuktikan dugaannya apakah benar ada penyelewengan penggunaan visa haji atau tidak.
Maka dari itu, mantan calon wakil presiden 2024 itu menegaskan tidak ada sama sekali kepentingan pribadi dari partainya terhadap siapa pun, termasuk PBNU.
“Jadi ini murni urusan pekerjaan komisi VIII yang meminta Pansus angket haji.
Ketekunan pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.
Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU, Paham !, tegas Cak Imin memungkasi.
