Beritasaja.com, Jakarta Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bicara mengenai dinamisnya proses penggodokan Pilkada 2024.
Menurutnya, bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak selalu satu perahu di Pilkada 2024.
Baca Juga
- Pilkada Jakarta 2024, PAN Buka Kemungkinan Usung Jusuf Hamka sampai Ahok
- Istri Waketum PAN Maju di Pilkada Serang, Disebut Beri Pilihan Alternatif ke Publik
- PAN Tak Masalah Berpisah Jalan dengan KIM di Pilgub Jakarta
"PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak.
Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi kenegaraan pasca-Pilpres," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Advertisement
Ketua Tim Desk Pilkada PAN ini mengatakan, PAN bisa bekerja sama dengan PDIP, NasDem, bahkan bareng PKS di beberapa Pilkada.
Namun, Yandri berharap sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.
"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.
"Tapi kalau bisa itu diutamakan.
Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," sambung Yandri.
Dia menegaskan, pengusungan calon di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM.
Dia mencontohkan koalisi PAN dengan partai lain di luar KIM dalam Pilkada 2024 seperti di Bengkulu.
"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju.
Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macam-macam," ujarnya.
"Contoh misalkan di Bengkulu, gubernurnya Ketua DPP PAN, calon gubernurnya Helmi Hasan, wakil gubernurnya dari PDIP, Pak Mian bupati dua periode Bengkulu Utara.
Apakah dalam posisi ini KIM bisa masuk?
Bisa saja," sambungnya.
