Beritasaja.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meluruskan informasi yang beredar terkait video pidatonya yang viral, yang menyebut dirinya pernah ditegur Wakil Presiden (Wapres) soal pemberantasan mafia pangan.
Mentan Amran menegaskan bahwa pengalaman tersebut terjadi di masa lalu, bukan dalam konteks Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu terjadi dulu, bukan dari Wapres saat ini.
Dan dulu juga saya anggap sebagai teguran yang teramat positif.
Itu justru membuat saya makin hati-hati dan makin berani dalam memberantas mafia pangan,” ujar Amran, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (20/4/2025).
Baca Juga
- Mentan Cerita Dilobi Buat Maafkan Pengamat yang Rugikan Kerajaan Rp 5 Miliar
- Mentan Amran Proses Hukum Pengamat Pertanian yang Rugikan Kerajaan Rp 5 Miliar
- Idrus Marham Dukung Mentan Amran Pimpin BPW KKSS
Mentan Amran menegaskan, bahwa Wapres Gibran justru memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan mafia pangan dan persetujuan yang saat ini terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian.
“Pak Gibran teramat mendukung.
Presiden dan Wapres solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan dan membela petani,” tambahnya.
Advertisement
Mentan Amran menjelaskan bahwa pernyataan dalam video itu ia sampaikan dalam konteks akademik sebagai refleksi atas pengalaman masa lalu dalam memperjuangkan ketahanan pangan nasional.
“Saya ingin menunjukkan bahwa dalam menghadapi mafia pangan, kita harus berani, dan keberanian itu harus dibarengi dukungan dari pemimpin kita.
Dan selama ini, saya mendapat dukungan penuh dari para Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran hari ini,” ujarnya.
Mentan Amran mengungkapkan, komitmen pemberantasan mafia pangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden memberikan hasil signifikan di Kementan.
Sepanjang periode sebelumnya, 784 kasus mafia pangan berhasil diungkap, dengan 411 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus-kasus tersebut mencakup pelanggaran peraturan terkait pupuk, hortikultura, peternakan, hingga praktik curang dalam distribusi beras.
“Di internal Kementan pun, lebih dari 1.500 pegawai telah kami kenai demosi dan mutasi karena pelanggaran peraturan disiplin dan integritas.
Ini adalah gerakan bersih-bersih yang kami lakukan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
