Beritasaja.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Kecurangan (KPK) mengajukan permohonan cegah ke luar negeri untuk 21 orang terkait kasus dugaan kecurangan dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur (Jatim).
"Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2024, Komisi Pemberantasan Kecurangan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika di kantornya, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Baca Juga
- KPK Geledah Puluhan Kantor Dinas Pemkot Semarang, Temukan Uang Rp1 Miliar dan Duit Asing
- KPK Tetapkan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Sebagai Tersangka Kecurangan
- Alwin Basri Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Akui Terima SPDP dari KPK, Sudah Tersangka?
Dari 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus kecurangan dana hibah tersebut, enam di antaranya adalah anggota DPRD Jatim.
Adapun daftarnya adalah sebagai berikut:
Advertisement
- KUS, Koordinator Domisili atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- AI, Koordinator Domisili atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- AS, Koordinator Domisili atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- BW, Swasta;
- JPP, Swasta;
- HAS, Swasta;
- SUK, Swasta;
- AR, Swasta;
- WK, Swasta;
- AJ, Swasta;
- MAS, Swasta;
- FA, Koordinator Domisili atau Anggota DPRD Kabupaten Sampang;
- AA, Swasta;
- AH, Swasta;
- MAH, Koordinator Domisili atau Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur;
- AYM, Swasta;
- RYS, Swasta;
- MF, Swasta;
- AM, Swasta;
- JJ, Koordinator Domisili atau Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo; dan
- MM, Swasta.
"Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan," ucap Tessa.
Â
