Beritasaja.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Penyelewengan (KPK) menahan empat tersangka di kasus dugaan penyelewengan pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City.
Penyidik pun membeberkan konstruksi perkara tersebut, mulai dari pengaturan anggaran APBD hingga bisa dinikmati dari anggota DPRD.
Para tersangka yang ditahan adalah Ema Sumarna (ES) selaku mantan Sekda Kota Bandung, Riantono (RI) selaku anggota DPRD Kota Bandung fraksi PDIP, Achmad Nugraha (AH) selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung fraksi PDIP, dan Ferry Cahyadi Rismafury (FCR) selaku anggota DPRD Fraksi Gerindra.
Baca Juga
- KPK Tahan 4 Tersangka Penyelewengan Bandung Smart City, Eks Sekda hingga Anggota DPRD
- Cerita Dramatis Jambret HP Kabur Masuk Gorong-Gorong di Bandung, Damkar Butuh 3 Jam untuk Mengeluarkan
- Mengenal Seafood Bakar Damai, Kuliner Murah dan Hits di Bandung
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, pada tahun 2022 lalu terdapat pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD.
Dari situ, disepakati terdapat anggaran untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan program Bandung Smart City.
Advertisement
"Tersangka ES menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak 2022 sampai dengan tahun 2024," ujar Asep di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).
Menurut Asep, tersangka Ema Sumarna yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan kewenangannya membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, kepada para anggota DPRD agar dapat mengerjakan pokir-pokir atau pokok-pokok pikiran, pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang bersumber dari anggaran pada Dinas Perhubungan hasil ketuk palu APBD Perubahan Tahun 2022.
"Sedangkan tersangka saudara RI, AH, dan FCR selaku anggota DPRD Kota Bandung menerima manfaat dari Dinas Perhubungan dan pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD," jelas dia.
