Beritasaja.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyatakan, pihaknya telah meminta kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) alias Zero ODOL dipercepat dari semula 2026 menjadi 2025.
"Terkait dengan kecelakaan, rata-rata selalu melibatkan ODOL.
Hampir 70 persen kita diakibatkan oleh odol.
Karena situasinya sudah darurat emergency-nya cukup tinggi, kita meminta supaya tidak usah menunggu sampai tahun 2026.
Kita berharap bahkan akhir tahun 2025 sudah harus zero," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Baca Juga
- Polemik Mencuat, Persoalan Pemekaran Wilayah Dinilai Sudah Waktunya Dibahas Serius
- Polemik Hak Cipta, PKB: Direct License Berpotensi Picu Ketidakpastian Hukum
Menurut Huda, pihaknya sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto terkait ODOL, dan ia menyebut Prabowo setuju bahwa zero ODOL harus secepatnya diterapkan.
Advertisement
"Pak presiden setuju, bahwa menyangkut soal Odol ini harus secepatnya, kemudian semua jalan baik tol maupun non tol tidak terjadi lagi Odol ini beroperasi," pungkas Syaiful Huda.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Prasarana dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan kebijakan jalanan bebas angkutan berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL), alias Zero ODOL mulai berlaku efektif pada 2026.
Hal itu dikemukakan Menko AHY usai menggelar rapat kerja bersama sejumlah pejabat dari instansi terkait di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.
"Kita tadi targetkan tahun depan, efektifnya 2026.
Karena kita, sekali lagi, tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," ungkap Menko IPK AHY.
