Beritasaja.com, Jakarta - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Achmad menegaskan, harus ada evaluasi menyeluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama dalam menghadapi transisi menuju Badan Pelaksana (BP) Haji yang direncanakan mulai menyelenggarakan haji pada 2026.
"Setelah kami melakukan peninjauan langsung di lapangan, baik di Makkah maupun Madinah, insyaallah setelah masa reses DPR RI selesai, kami akan segera mengadakan evaluasi secara menyeluruh," ujar Achmad dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).
Baca Juga
- Pesan UAH untuk Jemaah Haji 2025 yang Akan Pulang ke Kawasan Air, Penting Disimak!
- 2 Keistimewaan Menakjubkan Orang yang Baru Pulang Haji, Tinjauan Hadis
- Jemaah Haji Asal Bandung Tutup Usia di Bandara Jeddah 5 Jam Jelang Penerbangan ke Kawasan Air
Achmad menambahkan, evaluasi harus dilakukan bersama lintas komisi, fraksi, serta pimpinan DPR, dan difokuskan pada persoalan-persoalan yang dialami jemaah tahun ini.
Achmad menekankan agar hal serupa tidak terulang pada musim haji mendatang.
Advertisement
"Kami tidak ingin jemaah haji kembali menjadi korban akibat kelalaian.
Jangan sampai kata ‘sabar’ dijadikan pembenaran atas kesalahan yang bersumber dari kelalaian petugas," tegasnya.
Menurut Achmad, kesabaran memang diperlukan dalam menjalankan ibadah seperti saat antre di Masjidil Haram atau di Arafah.
Namun, hal itu berbeda jika kesabaran diminta karena kelalaian petugas, seperti keterlambatan distribusi makanan, penempatan hotel yang memisahkan keluarga jemaah, tempat mabit yang sempit, toilet yang tidak bersih, atau kualitas makanan yang buruk.
"Itu bukan soal sabar, itu murni kelalaian.
Maka tidak bisa dimaafkan hanya dengan dalih sabar," kata Achmad.
Achmad meminta BP Haji belajar dari berbagai permasalahan tersebut untuk peningkatan pelayanan haji pada tahun 2026.
"Mudah-mudahan pelaksanaan haji 2026 betul-betul lebih baik.
Semua yang kami temui tahun ini harus menjadi bahan evaluasi yang serius," pungkasnya.
