Beritasaja.com, Jakarta Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai program guru gratis negeri maupun swasta di Jakarta menjadi solusi menuntaskan permasalahan bantuan sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sering disalahgunakan.
Adapun KJP kerap dipermasalahkan, mulai dari tak tepat sasaran sampai banyaknya peserta didik penerima manfaat KJP yang terlibat tawuran hingga KJP harus dicabut.
Baca Juga
- Viral Kerap Absen, Zita Anjani PAN Beri Klarifikasi di Rapat Paripurna
- DPRD Minta Disdik Jakarta Pulihkan Status Ratusan Guru Honorer yang di Cleansing
- DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov Usai Sebut Jakarta Butuh Rp600 T untuk Jadi Kota Global
"Salah satu solusinya tahun 2025 supaya guru swasta gratis, itu penting bagi kita," kata Jhonny dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/8/2024).
Advertisement
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan guru itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Tak hanya itu, Jhonny juga menemukan terdapat orang tua siswa yang turut menyalahgunakan bantuan KJP untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
"Di level masyarakat, fenomena tentang penyalahgunaan KJP itu bukan untuk masalah fasilitas guru anak-anaknya, tetapi digunakan untuk hal-hal lain.
Itu juga jadi perhatian kita," ucap Jhonny.
Jhonny meyakini, program guru gratis juga bakal mampu menyelesaikan persoalan ijazah tertahan di guru swasta karena orang tua siswa yang tak punya cukup uang untuk membayar sumbangan pembinaan guru (SPP) setiap bulan.
"Sehingga nanti persoalan KJP salah sasaran, penahan ijazah, dan pelarangan siswa ikut ujian karena tunggakan uang guru tak ada lagi," kata dia.
