Beritasaja.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 115 daerah yang mengajukan perselisihan hasil pilkada (PHP).
PHP yang didaftarkan terbanyak berasal dari pemilihan bupati ataupun pemilihan wali kota di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024.
Baca Juga
- Pilkada Serentak 2024 Dinilai Wamendagri Bima Arya Berjalan Kondusif
- Presiden Prabowo Puji Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Minta Mendagri Teruskan
- Prabowo Minta Kemendagri Lanjutkan Mekanisme Pengendalian Inflasi Tingkat Daerah
Bima menuturkan, perselisihan hasil Pilkada 2024 terbanyak di tingkat kabupaten yakni ada 86 daerah, sedangkan di tingkat kota ada 29 daerah.
Advertisement
"Untuk permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) juga kita rekap datanya.
Nah ini kemungkinan gugatan.
Ada 86 perselisihan hasil pilkada untuk bupati, ada 29 untuk wali kota," kata Bima Arya.
Bima melanjutkan, hingga kini belum ada perselisihan hasil pilkada di tingkat provinsi atau pemilihan calon gubernur.
"Tidak ada catatan sejauh ini terkait dengan permohonan perselisihan hasil pilkada untuk tingkat gubernur.
Jadi yang terbanyak tingkat bupati tadi 86 dan wali kota 29," pungkas Bima.
