Beritasaja.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mengetahui soal skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dia menyebut belum ada rapat untuk membahas hal tersebut.
Baca Juga
- Jokowi Jawab Tudingan Jegal Anies Maju Pilkada: Saya Bukan Ketua Partai, Apa Urusannya?
- Risma Ingin Mundur dari Mensos Usai Maju Pilkada Jatim, Jokowi: Itu Lebih Baik
- Temu Pura-pura Jokowi di Istana yang Jadi Sorotan, Tak Ada Kamera dan Alat Rekam Wartawan
"Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi kepada wartawan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).
Advertisement
Dia belum bisa memastikan apakah persoalan tersebut akan dibawa ke rapat terbatas.
Jokowi belum mengkaji masalah subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK.
"Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mencatat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) 2025 mengalami penurunan.
Karena itu, diperlukan penyesuaian subsidi, termasuk untuk KRL Jabodetabek dan angkutan perintis.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengkaji skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Skema subsidi KRL ini menjadi salah satu instrumen yang dihitung akibat penurunan anggaran.
"Masih dibahas, tapi tadi, jika mendengar teman-teman, memang di 2025 ada banyak penurunan alokasi APBN.
Salah satunya, konsekuensinya adalah ada subsidi atau angkutan perintis yang harus disesuaikan," kata Adita di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).
Dia menambahkan, dengan adanya penyesuaian anggaran tersebut, dibutuhkan skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran.
Wacana awalnya adalah subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK.
"Makanya, ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK, agar tepat sasaran, karena memang keterbatasan dananya," jelasnya.
