Beritasaja.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiyah kebangsaan menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024.
Tausiyah ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas serta menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat seperti tata negara uang dan kecurangan.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyampaikan memilih pemimpin (nashbu al-imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan (imamah) dan pemerintahan (imarah) dalam rangka menjaga keberlangsungan agama dan kehidupan bersama (hirasatu ad-din wa siyasatu ad-dunya).
Baca Juga
- MUI Desak Presiden Prabowo Hentikan Impor Produk Israel
- MUI Ajak Para Santri hingga Ulama Perangi Hoaks
- Ragam Hoaks Catut Nama MUI, Simak Faktanya
“Oleh karena itu keterlibatan umat Islam dalam pemilihan kepala daerah hukumnya wajib,” kata Asrorun dalam keterangannya, Jumat (22/1/2024).
Advertisement
Selanjutnya, Umat Islam yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah berpegang pada beberapa ketentuan.
“Pilihan didasarkan atas keimanan, ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas.
Bebas dari membeli-beli, perpolitikan uang, kecurangan, manipulasi , oligarki, dinasti politik global, dan hal-hal yang terlarang secara syar’i,” bebernya.
Dalam menggunakan hak pilihnya, lanjut Asrorun, umat Islam wajib menentukan pilihan calon pemimpin yang mampu mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar, yang beriman dan bertakwa, jujur (shidq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam serta kemaslahatan bangsa.
“Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat atau ada yang mendekati syarat ideal, adalah haram,” ujarnya.
