Beritasaja.com, Jakarta Jelang masa pencoblosan Pilkada 2024 yang akan dilakukan pada 27 November mendatang, Presiden RI Prabowo Subianto diminta untuk menyampaikan pidatonya untuk menunjukan sikap netralitasnya.
Hal ini ini disampaikan Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi publik bertajuk ‘Dinamika Politik strategis Keamanan data Jelang Pilkada dan Bayang-bayang Jokowi dalam Rezim Prabowo’ di kawasan Tebet, Jakarta.
Baca Juga
- Gerindra soal Beredar Surat Ajakan Prabowo Pilih Ridwan Kamil-Suswono: Dibuat di Masa Kampanye
- Mau Ikut Program 3 Juta Rumah Rakyat Prabowo?
Segini Gaji Maksimal yang Harus Kamu Miliki
- Cucu Soekarno Didi Mahardika Bertemu Prabowo di Istana, Ini yang Dibahas
"Kita minta Pak Prabowo besok nih, satu hari sebelum pencoblosan (27 November), berpidato sebagai Presiden Republik Indonesia," kata dia, Senin (25/11/2024).
Advertisement
Ray pun mengusulkan beberapa poin yang bisa disampaikan Prabowo dalam pidatonya, di mana salah satunya menegaskan untuk siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah adalah kepala daerah yang diharapkan dapat berkarya sama dengan pemerintah pusat.
"Sebab siapapun kepala daerahnya yang terpilih adalah kepala daerah yang akan berkebun sama dengan Pak Prabowo.
Itu di-clearkan dulu oleh Pak Prabowo.
Maksud saya itu, pidatonya," kata dia.
Selain itu, lanjut Ray, Prabowo juga harus menginstruksikan dengan tegas kepada jajarannya, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan ASN, agar bersikap netral di Pilkada 2024.
Prabowo juga diminta mengingatkan sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, kalau kedapatan lembaga domisili tidak bersikap netral, bukan saja diberi sanksi administratif, tapi juga dapat dipidana.
"Dan Pak Prabowo harus mengatakan, saya tidak segan-segan untuk, ya, memperlakukan pasal-pasal pidana bagi siapapun dari aparat kepolisian, TNI, ASN, Kejaksaan, yang ketahuan melakukan tindakan yang bersikap tidak netral.
Itu, ini saya harus disampaikan oleh Pak Prabowo," jelasnya.
"Kita tunggu pidato Pak Prabowo, apakah akan melakukannya besok.
Setidaknya itu besok.
Paling lambat itu besok.
Atau besok malam, boleh dilihatkan, itu sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan ketua umum partai politik luar negeri.
Nah, ini yang kita tunggu dari Pak Prabowo," kata Ray.
