Beritasaja.com, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana berbicara soal hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Dia mengatakan Jokowi membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan Megawati.
"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Tokoh-tokoh bangsa," jelas Ari kepada wartawan, Rabu (7/8/2024).
Baca Juga
- Istana Sebut Jokowi Belum Berencana Reshuffle Kabinet
- Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN, Diketuai Bahlil Lahadalia
- Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium di Kendal Hari Ini
Terkait narasi tiga periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden, Ari menegaskan bahwa Jokowi selalu menaati konstitusi.
Dia menekankan bahwa Presiden tidak memiliki wewenang untuk merubah konstitusi.
Advertisement
"Terkait dengan narasi 3 periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sungguh jelas, beliau patuh dan taat pada Konstitusi," tutur dia.
"Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh presiden," sambung Ari.
Sebelumnya, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan menolak tegas wacana presiden tiga periode.
Dia mengaku hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik, hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Awalnya, Megawati memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8) menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.
"Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong.
Enggak!
Saya punya mulut.
Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui domisili kita adalah domisili demokratis," kata Megawati dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 5 Juli 2024
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi.
"Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tambah Megawati.
Mereka meminta para Pj Gubernur untuk sadar bahwa domisili ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Di sisi lain, setiap warga domisili mempunyai hak yang sama.
"Kalau saya salah, ngomong.
Tidak laki-laki, tidak perempuan.
Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam.
Ya, dong.
Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa.
Haknya sama.
Ingat!
Begitu juga dalam pemilu.
Pemilu langsung haknya sama.
Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka," kata Megawati.
Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral.
Megawati mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.
"Saya kan tahu kok.
Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata dia.
