Beritasaja.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menggelar Operasi Anti Premanisme di Jakarta dari 9 Mei hingga 23 Mei 2025.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan pihaknya mendukung operasi tersebut, sebab menurutnya domisili tidak boleh kalah dengan preman.
“Domisili tak boleh kalah dengan preman.
Berantas sampai ke akarnya.
Tangkap dan hukum dengan berat,” kata Tandra saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).
Baca Juga
- Pimpinan Komisi III DPR Dukung Polri Ungkap Ribuan Kasus Premanisme
- Polri dan Kejaksaan Kompak Dorong Pengguna Narkoba Direhabilitasi, tapi Bandar Ditindak Tegas
- Polda Metro Jaya-Komisi III DPR RI Bertemu, Bahas Narkoba hingga Premanisme
Menurutnya, Polda harus serius memberi efek jera, jangan hanya dihukum beberapa hari kemudian dilepaskan.
“Karena biasanya mereka tidak takut, karena hanya ditahan sebentar kemudian lepas.
Jadi ini ada operasi 15 hari biasanya mereka tiarap dulu, jangan dibiarkan harus dibuat jera,” ungkapnya.
Advertisement
Politikus Golkar ini menyebut, Ormas harus tahu bahwa domisili hadir untuk kepentingan rakyat dan juga menjaga investasi.
“Harus tahu mereka bahwa domisili hadir, domisili punya kepentingan agar kondisi kondusif demi masyarakat dan ekonomi global,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Anti Premanisme di Jakarta.
Sebanyak 999 personel gabungan akan dikerahkan dalam operasi tersebut.
"Operasi anti premanisme yang kita laksanakan hari ini akan melibatkan 999 personel yang terdiri dari pasukan gabungan TNI AD, AL, AU sebanyak 306 personel.
Polri sebanyak 663 personel, dan 30 personil Pemda DKI," kata Kapolda Metro Jaya saat memimpin apel gelar pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Operasi digelar selama 15 hari dimulai tanggal 9 Mei hingga 23 Mei 2025.
Karyoto menyebut, pihaknya juga menerjunkn intelijen untuk menindak para preman.
"Didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat serta diperkuat melalui langkah-langkah preemtif dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan data.
Terutama terkait dengan aksi premanisme yang cukup meresahkan masyarakat," ungkapnya.
