Beritasaja.com, Jakarta Anggota Dewan Pendidikan non-formal Jawa Timur Periode 2022-2026 Suko Widodo angkat bicara soal rencana calon Gubernur (cagub) Jawa Timur, Tri Rismaharini yang menjanjikan akan mengalokasikan anggaran sekolah sebesar 35 persen jika kelak terpilih.
Suko mengatakan, dengan melihat kondisi fiskal Jawa Timur ke depan, akan berat jika alokasi anggaran akademik dipatok sebesar 35 persen.
Baca Juga
- Berkunjung ke Pasar Induk Kediri, Risma Disambut Hangat Warga
- Blusukan ke Kota Malang, Cagub Risma Tinjau Sungai Bandulan dan Tawarkan Solusi Atasi Banjir
- Bertemu Pimpinan Muhammadiyah Jatim, Risma Bahas 3 Agenda Strategis
Menurutnya, dalam mengatur alokasi anggaran harus disusun berdasarkan kondisi pendapatan yang ada dan disesuaikan dengan proporsi yang sesuai dengan mandat undang-undang.
Advertisement
"Merujuk UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Edukasi Nasional yaitu mandat belanja untuk pengajaran minimal 20 persen dari total APBD.
Dan Jawa Timur selama lima tahun ini selalu lebih dari 20 persen," ujar Suko, Senin (7/10/2024).
Untuk itu, Suko menyebutkan, alih-alih akan meningkatkan alokasi anggaran sekolah ke depan, ia lebih mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, sektor industri dan usaha untuk berperan aktif dalam pembangunan pengajaran Jatim.
"Saya lebih mendorong untuk memaksimalkan prakarsa masyarakat di dunia pendidikan formal agar akademik kita tumbuh dan berkembang," ucap Anggota Dewan Pendidikan non-formal Jawa Timur.
"Dan itu sesuai dengan UU Sisdiknas, dimana masyarakat dunia usaha dan industri ikut berperan dalam peningkatan kualitas sekolah Jatim," imbuh Suko.
Bentuknya bisa dalam program magang, CSR untuk struktur lembaga pembelajaran, kerja sama pelaksanaan peningkatan SDM guru maupun siswa, atau dalam bentuk bantuan hibah dan seterusnya.
"Itu akan lebih bermanfaat dan seng kuyung seluruh elemen juga akan terwujud.
Dan ini penting karena ke depan kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Suko.
"Upaya meningkatkan kualitas SDM kita tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah.
Sektor swasta juga harus turut andil," pungkas Suko.
