Beritasaja.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku, tidak ikut campur mengenai pembahasan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyadari bahwa partainya bukan bagian dari koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Karena itu, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinet pemerintahan mendatang.
Advertisement
Baca Juga
- Bawaslu Sebut Bakal Calon Kepala Daerah yang Gagal Ditetapkan Bisa Ajukan Sengketa
- Partai Buruh Minta Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Melihat Jumlah Menteri Kabinet di Indonesia dari Masa ke Masa
"Tapi soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kami tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian.
Kami pasrahkan kepada Pak Prabowo," ungkap Cak Imin usai menghadiri kegiatan Guru Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dilansir dari Antara, Jumat (20/9/2024).
Cak Imin tak memungkiri bahwa partainya telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun untuk urusan pembentukan kabinet, Cak Imin mendukung apapun keputusan Prabowo.
"Prinsipnya, PKB secara moral akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ucap Cak Imin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri menyampaikan, partainya sudah menyatakan ikut bergabung dalam KIM Plus.
Mengenai usulan nama menteri, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.
Saat ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif bilang, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Setahu saya belum (ada).
Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini
Sebelumnya, informasi yang beredar sejumlah Parpol pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kadernya untuk dipilih menjadi menteri pada kabinet kerja Prabowo-Gibran dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Untuk komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, namun dari informasi serta isu berkembang jumlah kursi akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan.
