Beritasaja.com, Jakarta Nama Heru Budi Hartono kembali masuk dalam bursa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Adapun Heru bakal habis masa jabatan sebagai Pj Gubernur pada 17 Oktober 2024.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Brando Susanto mengatakan, kondisi kontekstual Jakarta hari ini membutuhkan sosok Pj Gubernur Jakarta seperti Heru Budi yang dinilai cukup dalam mengelola.
Baca Juga
- Pramono Ajak Kader PDIP Bersatu Menangkan Pilgub Jakarta 2024: Kalau Disakitin Senyumin Aja
- PDIP Dampingi 5 Kadernya Lapor ke Polda Metro soal Penjebakan Gugatan SK Partai
- 5 Kader PDIP Penggugat SK DPP Minta Maaf ke Megawati, Mengaku Dijebak
Brando mengatakan, Fraksi PDIP bersepakat tetap mengusulkan nama Heru Budi sebagai PJ Gubernur Jakarta karena sudah berpengalaman.
Advertisement
"Kami di Fraksi PDI Perjuangan memiliki pertimbangan sendiri terlebih soal tata kelola Jakarta.
Usulan nama Heru ini karena Jakarta bukan ajang coba-coba dan kepentingan sesaat," ujar Brando.
Di sisi lain, lanjutnya, Fraksi PDIP memiliki obsesi keberlanjutan, sehingga pekerjaan Jakarta harus berdampak nyata dan berlanjut bukan pekerjaan yang hanya 5 bulan berangkat dari nol.
"Fraksi PDI Perjuangan konsisten menyerukan situasi kontekstual Jakarta ini perlu pertimbangan matang terlebih kami memiliki obsesi keberlanjutan," katanya.
Menurut Brando, Pj Gubernur yang hanya menjabat sekitar 5 bulan tidak perlu dibongkar pasang karena memimpin Jakarta bukan sekadar uji coba.
"Tinggal 5 bulan lagi buat apa kita jadikan Jakarta sekadar uji coba, atau kepentingan sesaat.
Sedangkan kita lagi menuju pilkada, maka biarkan Heru Budi tetap di Pj, kita laksanakan Pilkada Jakarta secara jujur dan adil dan kita kawal, pastikan pelayanan publik berjalan responsif dan solutif bagi warga Jakarta," ungkap dia.
Brando juga menanggapi partai pemerintahan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kompak tak mencalonkan kembali Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta dirinya menilai bahwa hal itu biasa-biasa saja dalam ruang demokrasi.
"Soal perbedaan pilihan dari teman-teman di fraksi lain itu hal yang wajar, secara demokrasi kita memaklumi bahwa dalam setiap keputusan tentu ada perbedaan, ada pertimbangan dan pendapat serta pilihan yang tidak harus dipaksakan sama.
Namun tentu semua untuk kebaikan Jakarta," tuturnya.
