Beritasaja.com, Jakarta - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia merespon terkait beredar surat dari sejumlah politisi senior Partai Golkar yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar.
Diketahui surat itu beredar bersamaan dengan pendaftaran calon ketua umum pada Munaslub, 20 Agustus 2024 besok.
Di mana, salah satu agendanya untuk menentukan ketua umum definitif setelah Airlangga Hartarto mundur.
Baca Juga
- Daftar Calon Ketum Golkar, Bahlil Bawa Dukungan 469 Suara dari DPD
- Mencari Dalang Gonjang-Ganjing Partai Golkar
- Golkar soal Deklarasi Ridwan Kamil-Suswono: Kita Bukan Tuan Rumahnya
“Saya kebetulan tidak tahu itu surat, silahkan tanyakan saja kepada yang membuat surat.
Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya,” kata Bahlil saat ditanya awak media di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (19/8/2024) malam.
Advertisement
Namun demikian, Bahlil tidak mau ambil pusing terhadap beredarnya surat tersebut.
Karena dalam sebuah demokrasi, terjadinya kompetisi adalah hal yang wajar asalkan sesuai dengan aturan main.
“Jadi saya menghargai demokrasi, silahkan saja bermain dalam kompetisi kerangka aturan yang diterapkan SC,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir menegaskan jika pihaknya telah membuat aturan yang telah sesuai AD/ART untuk proses pendaftaran calon.
“Aturan-aturan di SC sudah jelas, jadi kita ikuti aturan saja sesuai AD/ART ya,” ujar Adies.
Sementara diketahui jika syarat untuk mendaftar dan lolos seleksi Calon Ketua Umum Partai Golkar, disebutkan harus menjadi pengurus DPP atau setingkat dibawahnya minimal lima tahun.
Kemudian, setiap kandidat juga harus mengantongi dukungan minimal 30 persen pemilik suara di Munas Golkar.
Dimana pemilik suara dalam Munas nanti adalah ketua Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan sejumlah organisasi sayap partai.
