Beritasaja.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk organisasi Islam itu bersama Presiden Joko Widodo.
"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah c di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Muhammadiyah Resmi Terima Izin Tambang dari Jokowi
Baca Juga
- Terima Izin Usaha Tambang, Muhammadiyah Terapkan Bisnis Non Profit
- Alasan Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang dari Pemerintah
- 9 Alasan Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Kelola Tambang dari Jokowi
Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.
Advertisement
Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.
"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.
yang dikutip dari Antara.
Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.
"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.
Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.
"Jadi Muhammadiyah tidak berkebun sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.
