Sejarah Nama Kominfo, dari Departemen Penerangan ke Komunikasi Digital

Beritasaja.com - Pada Minggu malam (20/10/2024), Presiden Republik Indonesia Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah-Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Salah satu pengumuman yang mencuri perhatian adalah perubahan nama (Kemenkominfo) menjadi , diikuti dengan penunjukan sebagai Menteri kegiatan dan Digital.

Pergantian nama ini menambah panjang daftar perubahan nama kementerian yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian kegiatan dan Informatika.

Seiring dengan perkembangan teknologi modern dan kebutuhan masyarakat, kementerian ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan fungsi.

Menelusuri nama menjadi penting untuk memahami bagaimana cerita dan tanggung jawab kementerian ini terus beradaptasi dengan zaman, dari era informasi hingga era digital.

Selengkapnya berikut ini sejarah panjang nama Kominfo, mulai dari Departemen Penerangan hingga Kementerian interaksi dan Digital.

Baca juga:

Dilansir dari laman resmi Kominfo, sejak awal kemerdekaan Indonesia, Departemen Penerangan berperan penting dalam menyebarkan informasi dan kegiatan dari pemerintah kepada masyarakat.

Lembaga ini berfungsi untuk membela kemerdekaan, menyebarkan informasi tentang kebijakan pemerintah, dan memperkenalkan Indonesia di panggung internasional.

Berbagai media seperti radio, film, dan percetakan digunakan untuk menjalankan tugas tersebut.

Selama bertahun-tahun, Departemen Penerangan menjadi alat utama bagi pemerintah untuk membentuk opini publik yang positif dan memastikan kelancaran arus informasi, baik dalam maupun luar negeri.

Setelah pembubaran Departemen Penerangan pada 1999, lahirlah Badan Informasi dan interaksi Nasional (BIKN).

BIKN mengambil alih fungsi penerangan dan komunikasi pemerintah.

Masa ini ditandai dengan upaya membuka arus informasi yang lebih demokratis dan transparan, seiring dengan tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan dalam cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat.

BIKN berperan penting dalam merespons tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi.

Pada tahun 2001, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN).

LIN dibentuk untuk lebih fokus pada pengelolaan informasi publik dan memperkuat kegiatan pemerintah dalam menyebarkan informasi penting ke masyarakat luas.

Lembaga ini melanjutkan drama yang sebelumnya dipegang oleh BIKN dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi canggih kegiatan saat itu, seperti penggunaan internet yang mulai meluas.

Secara bersamaan, dibentuk Kementerian nasional komunikasi dan Informasi.

Kementerian ini bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan komunikasi dan informasi di Indonesia.

Tugas utama kementerian ini mencakup penyiaran, telekomunikasi, serta teknologi terbaru informasi.

Pembentukan kementerian ini menunjukkan pentingnya integrasi teknologi informasi interaksi dengan kebutuhan publik di era sistem yang semakin berkembang.

nama Kominfo