Ransomware, Infrastruktur Kritis, dan Urgensi UU KKS (Bagian II)

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa menyetujui "UN Convention against Cybercrime", setelah lima tahun upaya intensif.

Hal ini dimuat dalam Press release United Nations: “Member States finalize a new cybercrime convention” (9/08/2024).

Komite Majelis Umum PBB telah menyelesaikan rancangan konvensi pertama yang mengikat secara hukum, tentang kejahatan dunia maya, dan akan diadopsi segera oleh Majelis Umum PBB.

Konvensi ini menjadi perjanjian multilateral antikejahatan pertama dalam lebih dari dua dekade terakhir, dan konvensi PBB pertama melawan dalam 20 tahun terakhir.

Konvensi menekankan ancaman kejahatan siber yang terus berkembang, mencakup isu-isu seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia.

Konvensi juga memfasilitasi kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama internasional, penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas.

Baca artikel sebelumnya:

Angka kerugian akibat dilaporkan Sausalito Calif berjudul “Global Damage Costs Predicted To Exceed $265 Billion By 2031” yang dimuat Cybercrime Magazine (07/07/2023).

laporan itu mengatakan, kerugian global akibat ransomware (di luar kejahatan siber lainnya), diperkirakan mencapai 265 miliar dollar AS pada 2031, dengan serangan terjadi setiap dua detik.

Luar biasanya, angka ini hanya dari ancaman ransomware, bukan dari semua jenis kejahatan siber.

Modus ini terus berkembang karena banyak korban yang bersedia membayar demi menyelamatkan bisnis mereka.

Ransomware, yang awalnya hanya mengenkripsi file korban, kini melibatkan perampasan dan pencurian data, mengakibatkan dampak signifikan pada bisnis, konsumen, dan sektor vital seperti perawatan kesehatan jasa dan pendidikan dasar.

laporan Cybercrime Magazine mengungkapkan, organisasi besar kerap menjadi sasaran karena potensial keuntungan yang tinggi.

Sementara sektor yang kurang siap menghadapi ancaman, seperti rumah sakit dan lembaga pengajaran, lebih rentan terhadap serangan ini.

Ransomware pun bertransformasi, menciptakan pola baru berupa "pengancaman ganda" hingga "tiga kali", yang mempersulit strategi pertahanan.

Pelaku ransomware seringkali menargetkan dokumen asuransi korban untuk memaksimalkan permintaan tebusan.

laporan Cybercrime Magazine mengungkapkan, kolaborasi dengan “aktor bangsa” menjadikan ransomware sebagai senjata untuk agenda pemerintahan dan keuangan.

Insiden ransomware telah berdampak besar pada bisnis global.

Meskipun penegak hukum dan perusahaan teknik terus berupaya melawan ancaman ini, tetapi tingkat serangan terus meningkat.

Diperlukan formula yang tepat melalui pendekatan teknologi canggih, SDM dan hukum transformatif-preventf serta aspek lainnya secara komprehensif.

nilai Kerugian