Ransomware, Infrastruktur Kritis, dan Urgensi UU KKS (Bagian I)

ANCAMAN menjadi kekhawatiran seluruh negeri di dunia.

“Darurat” telah menyadarkan pentingnya kerja sama global.

Meskipun langkah-langkah mitigasi terus berkembang, ransomware tetap menjadi ancaman kompleks dan merugikan.

Dalam kondisi ini, Undang-undang tentang keamanan cyber dan Ketahanan Siber (UU KKS), menjadi kebutuhan.

Terkait ransomware, Deloitte menurunkan laporan bertajuk “Ten key questions and actions to tackle ransomware in critical infrastructure” yang ditulis David R Owen et all.

Secara ringkas, laporan itu menunjukan bahwa ransomware telah menjadi ancaman utama bagi infrastruktur jalan kritis.

Terutama akibat meningkatnya digitalisasi yang memperluas kerentanan terhadap serangan siber.

Sejak 2015, berbagai insiden siber menunjukkan bahwa kelompok ransomware tidak hanya mengganggu pasokan listrik.

Mereka juga melumpuhkan layanan penting seperti air, transportasi darat, dan energi alternatif.

Serangan jaringan pipa strategis AS pada 2021, menyebabkan kekurangan bahan bakar secara luas.

Perpaduan antara kemajuan inovasi, adopsi Industrial Internet of Things (IIoT), dan kebutuhan akses jarak jauh telah membuat teknologi informasi operasional semakin rentan.

Kerentanan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku ransomware untuk mengakses dan menyerang sistem kontrol industri.

Dampaknya pada keselamatan publik, stabilitas ekonomi lokal, dan keselamatan nasional.

Deloitte menyimpulkan, untuk mengatasi ancaman ini dibutuhkan strategi menyeluruh yang mencakup identifikasi risiko siber, pengelolaan pemasok, perlindungan sistem, dan penguatan SDM.

Sepuluh langkah utama yang direkomendasikan mencakup, pemetaan ketergantungan sistem pada proses bisnis penting, penilaian risiko secara detail, dan penerapan kontrol siber yang tidak bisa dinegosiasikan.

Selain itu, Deloitte juga menyatakan, organisasi harus mengurangi ketergantungan pada metode usang ‘Air gaps,’ memastikan pengujian pemulihan yang memadai, dan memperkuat kolaborasi di antara pemimpin bisnis dalam manajemen risiko.

Dengan pendekatan ini, organisasi dapat memitigasi ancaman ransomware secara efektif.

Juga memastikan kelangsungan layanan, melindungi keselamatan, repuitasi dan kepercayaan publik.

US Government Accountability Office (GAO) merilis laporan berjudul “Critical Infrastructure Protection:Agencies Need to Enhance Oversight of Ransomware Practices and Assess Federal Support” (30/01/2024).

laporan secara umum menguraikan bahwa ransomware, sebagai perangkat lunak yang mengunci data dan sistem hingga tebusan dibayarkan, terus memberikan dampak signifikan terhadap infrastruktur pendidikan penting, termasuk manufaktur, energi angin, perawatan medis, dan mobilitas.

Pada 2021, Departemen keuangan AS mencatat kerugian hingga 886 juta dollar AS akibat insiden ransomware, hal ini meningkat 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

laporan AS