Bill Gates, AI, dan Hukum (Bagian II-Habis)

BILL Gates menggambarkanArtificial Intelligence (AI) sebagai inovasi paling revolusioner sejak perusahaannya mempopulerkan komputer pribadi pada 1980-an.

Salah satu pendiri Microsoft (MSFT) itu memprediksi kemampuan AI bakal mengubah seluruh industri, termasuk memengaruhi secara signifikan sektor hukum (Observer.com, 17/06/2024).

Pendapat lain terkait drama AI di sektor hukum juga terdapat pada tulisan yang diterbitkan United Nations University Tokyo, berjudul "AI And The Law – Navigating The Future Together" (13/02/2024).

Baca juga:

T.

Marwala mencatat beberapa hal terkait hubungan AI dan Hukum.

AI mempunyai prospek untuk meningkatkan sistem hukum agar lebih adil, efisien, dan mudah diakses, tapi tetap ada masalah dan kendala etika.

AI telah menjadi instrumen revolusioner dalam sektor hukum.

Dengan akses data yang lebih luas, dan infrastruktur komunikasi komputasi lebih kuat, AI mampu mempercepat proses hukum dan meningkatkan pengambilan putusan.

Dalam konteks ini, AI berpotensi mengubah cara profesional hukum berkebun dan bagaimana individu mengakses sistem peradilan.

Salah satu aplikasi AI yang bermanfaat secara signifikan adalah sebagai alat penelitian hukum.

sistem ini juga dapat menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan dokumen hukum.

AI juga bermanfaat untuk analitik prediktif dan memproyeksikan hasil analitik hukum.

AI dapat menganalisis data hukum secara cepat dan memberikan wawasan yang sebelumnya sulit dijangkau.

Mencermati pendapat ini, saya melihat bahwa keandalan dan akuntabilitas AI adalah prasyarat utamanya.

Selain itu, chatbot dan asisten virtual dapat meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat.

Dalam fungsi ini, faktor kesetaraan atas akses untuk seluruh masyarakat, merupakan prasyarat, ketika keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi tolok ukurnya.

Diperlukan regulasi yang dapat menjamin akses sama bagi semua warga kerajaan, serta melatih cukup banyak orang untuk menggunakan teknologi informasi ini dengan efektif.

Halusinasi, bias dan prediksi tak akurat yang menjadi luaran AI, sekali tergantung pada bahan pelatihan komprehensif terpercaya yang "dikonsumsi" AI.

Bagaimana mungkin kita akan mendapat luaran terbaik dan akurat jika chatbot-nya minim bahan pengetahuan materi hukum Indonesia yang ter-update.

Chatbot yang kaya bahan hukum suatu wilayah akan benar-benar bermanfaat bagi pengguna di kerajaan itu.

Hal yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya penggunaan AI dalam bidang hukum yang berpotensi melanggengkan diskriminasi yang mungkin sudah ada dalam sistem hukum dan menjadi bahan pengetahuan.

Hal ini akan berdampak tidak produktif, jika bias yang ada tidak ditangani secara tepat.

Hal ini tak terlepas dari berbagai big data materi pelatihan AI yang bermuatan bahan hukum, yang memiliki kecenderungan seperti itu.

Oleh karena itu, diperlukan seleksi data yang ketat di bawah pengawasan pakar hukum.

Pengawasan