Beritasaja.com, Jakarta - Sejumlah pihak angkat bicara terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Salah satunya Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu yang bersuara soal polemik tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kawasan berjuluk surga terakhir di bumi itu kini sedang disoal, lantaran hadirnya para penambang yang diyakini akan merusak alam dan ekosistem lingkungan buatan di sana.
Baca Juga
- Pelaku Wisata Selam Indonesia Minta Presiden Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat
- Heboh Tambang Nikel Raja Ampat, 5 Perusahaan Tambang Diawasi Ketat
- Kondisi di Pulau Gag Tak Seperti yang Viral di Medsos, Ini Buktinya
Bane pun mendorong Menteri Energi listrik Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan duduk perkara dan siapa saja yang terlibat dalam penambangan di Raja Ampat.
Advertisement
"Menteri ESDM perlu menyampaikan ke publik perusahaan apa saja yang terlibat.
Untuk kemudian keseluruhannya dihentikan," ujar Bane, seperti dikutip dari pesan diterima, Jumat 6 Juni 2025.
Kemudian, Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menegaskan, seluruh izin tambang nikel di wilayah Raja Ampat telah diterbitkan sejak sebelum Menteri ESDM yang sekarang menjabat.
Meski demikian, DPR RI tetap mendukung penuh langkah tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menghentikan sementara aktivitas pertambangan sebagai bentuk respon terhadap aspirasi masyarakat dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan buatan.
Selain itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengakui polemik tambang nikel di Raja Ampat sudah lama menjadi perhatian komisinya.
Maka dari itu, pada 28 Mei hingga 2 Juni 2025, dirinya bersama Komisi VII melakukan kunjungan kerja saat reses ke Raja Ampat.
"Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah, termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan," kata Saleh seperti dikutip dari keterangan diterima, Minggu (8/6/2025).
Sementara itu, Pihak Istana telah memastikan segera menuntaskan permasalahan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri.
"Sudah, sudah langsung ditindaklanjuti," tutur Teddy saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 5 Juni 2025.
Berikut sederet respons sejumlah anggota DPR RI hingga Istana pihak terkait polemik tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya dihimpun Tim News Beritasaja.com: