Beritasaja.com, Depok - Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah melaksanakan debat ketiga Pilkada Depok di gedung JGU, Depok, pada Kamis (21/11/2024) malam.
Pada debat tersebut, pasangan nomor urut dua, Supian-Chandra menunjukkan data soal kemunduran Kota Depok.
Calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut dua, Chandra Rahmansyah mengatakan, selama dua dekade jumlah penduduk miskin Kota Depok meningkat.
Baca Juga
- Pilkada Depok, Imam-Ririn Dinilai Paslon Paling Dekat dengan Rakyat
- Debat Pilkada, Imam-Ririn Bantah Depok Kota Intoleran
- Debat Ketiga Pilkada Depok, Imam-Ririn Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan
“Saya di sini ingin memberikan gambaran Depok dalam dua dekade, di mana jumlah dan persentase penduduk miskin 2006 hingga 2023 meningkat dari 35.000 orang hingga ke 62.000 orang,” ujar Chandra.
Advertisement
Chandra yang pernah bertugas pada Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjelaskan, jumlah pengangguran dari 2019 sebanyak 72.000 orang, dan tahun 2023 tetap di 72.000 orang.
Pada data tersebut, Chandra tidak dapat membandingkan jumlah pengangguran antara 2019 hingga masa Covid-19.
“Kita bandingkan 2019 dengan 2023 rasio ketimpangan pendapatan juga semakin meningkat, sejak 2009 hingga 2023, dari 0,3 menjadi 0,4 dengan rentan nol sampai dengan 1,” jelas Chandra.
Pasangan Supian-Chandra melihat biaya hidup Depok merupakan kota dengan biaya hidup tertinggi ke-empat se-Indonesia.
Atas permasalahan tersebut, Pasangan Supian-Chandra akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meningkatkan pembelajaran, kesehatan jiwa, dan lapangan kerja.
“Ingin saya sampaikan sedikit, bahwa terkait edukasi sama seperti Pak Imam tadi sampaikan, bahwa kewenangan terkait SMA itu adalah termasuk ke dalam urusan concurrent,” ucap Chandra.
Chandra mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang pemerintahan daerah tahun 2023, permasalahan pendidikan dasar merupakan kewenangan bersama.
Permasalahan guru merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
“Jadi tolong jangan ngeles lagi.
Kalau nggak ada SMA dibilang itu bukan kewenangan kita.
Nah, oleh karenanya kami Paslon Nomor 2 akan memastikan tersedianya akses masyarakat Kota Depok terhadap pendidikan formal, pelayanan kesehatan, dan lamaran kerja adil dan merata," ungkap Chandra.
