Beritasaja.com, Jakarta Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Serentak mulai Kamis, 1 Mei 2025.
Operasi besar tersebut menyasar kepada praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban dan iklim investasi nasional.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, langkah itu tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia.
Baca Juga
- Entaskan Kemiskinan, Pemkab Jember Kolaborasi dengan TNI Jalankan TMMD
- Catatan Kriminal Turun, DPR Sebut Polri Bisa Menjawab Keraguan dan Tantangan
- Polisi Ungkap Lagi Kasus Oplosan Gas LPG 3 Kg, Wilayah hukum Rugi Rp5,6 Miliar
Trunoyudo menegaskan, operasi tersebut menjadi komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan mendukung pertumbuhan finansial nasional.
Advertisement
"Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi.
Operasi ini bertujuan menindak tegas pelaku dan mengumumkan jaringan pelaku premanisme secara menyeluruh," tutur Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).
Dia menyebut, operasi berantas premanisme dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.
Adapun jenis kejahatan yang menjadi ketepatan penindakan mencakup perampasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.
"Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas," jelas Trunoyudo.
Lebih lanjut, Polri akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan operasi berantas preman.
Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
"Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia," Trunoyudo menandaskan.
