Beritasaja.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi di Indonesia menghadapi masalah yang sangat sekali serius.
Menurut Hasto, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berada di tangan rakyat ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan 'Partai Coklat'.
Aktif di PDI Perjuangan
Baca Juga
- 27 Kader PDIP Terancam Dipecat, Diduga Langgar Disiplin Partai
- PDIP Umumkan Raih 51,73 Suara Lawan KIM Plus di Pilkada Papua
- VIDEO: Jokowi Ternyata Masih Simpan KTA PDIP
Istilah Partai Coklat atau Parcok merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam proses politik luar negeri, khususnya Pilkada 2024.
Advertisement
Terkait hal ini, Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024 di Guru Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy serta Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.
"Betapa mahalnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat itu.
Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita," kata Hasto.
Hasto kemudian menguak pelbagai fakta yang memperlihatkan upaya pengebirian demokrasi.
Dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.
"Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof.
Ikrar Nusa Bakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi," ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan pihaknya juga menemukan begitu banyak aparatur kerajaan yang tidak disiplin dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa aparatur kerajaan, termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral bisa dikenakan pidana.
Nyata, keputusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan dengan baik.
"Kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan, termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden," kata Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan, pihaknya menemukan begitu banyak masalah yang terjadi terkait Pilkada 2024, tidak hanya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, tetapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan juga Jawa Timur.
"Akibat keterlibatan Partai Coklat, akibat dijauhkan mata-mata demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat sekali penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri," sambung dia.
