Beritasaja.com, Jakarta Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saleh Partaonan Daulay, mengakui polemik tambang nikel di Raja Ampat sudah lama menjadi perhatian komisinya.
Maka dari itu, pada 28 Mei hingga 2 Juni 2025, dirinya bersama Komisi VII melakukan kunjungan kerja saat reses ke Raja Ampat.
"Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah, termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan," kata Saleh seperti dikutip dari keterangan diterima, Minggu (8/6/2025).
Baca Juga
- Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat
- Golkar Sebut Bahlil Diserang Pendiri Hitam dan Mafia Minyak
- Cek Tambang Nikel Pulau Gag Raja Ampat, Ini Kata Menteri Bahlil
Saleh menjelaskan, ada dua isu yang mengemuka.
Pertama soal peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata.
Kedua soal kerusakan ekosistem dan lingkungan sekitar akibat pertambangan.
Advertisement
"Kedua isu ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain," tegas Saleh.
Saleh mewanti, kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan sekitar, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu.
Karena itu, pemda dan masyarakat meminta agar alam dan lingkungan sekitar mereka tetap dijaga.
"Menyikapi hal itu, pemerintah diminta untuk segera mengevaluasi seluruh perusahaan pertambangan yang sedang beroperasi di sana.
Perusahaan yang dinilai merusak, harus segera dicabut izinnya," dorong Saleh.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun meminta, para perusahaan tambang di sana harus membuat skema ketahanan lingkungan sekitar, sehingga tidak mengganggu masyarakat.
"Tidak boleh ada kerusakan lingkungan sekitar akibat pertambangan.
Jangan sampai perusahaannya dapat untung, lingkungan sekitar dan masyarakat di sekitarnya rusak.
Alam dan lingkungan sekitar harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua," kata Saleh.
